Tuntutan Pekebun Air Bangis dan Jawaban PT. BPP Bertolak Belakang, Bupati Pasbar dan Instansi Terkait Diminta Turun Tangan

Berbagi >

IKLAN

 

KI JAL ATRI TANJUNG, S.Pd, SH, MH

 

 

SUMATERA BARAT, zamanterkini.com -----Tokoh masyarakat Sumatera Barat asal Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd, SH, MH meminta Bupati Pasaman Barat atau Kepala Dinas terkait untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan antara masyarakat pekebun Air Bangis yang mengadukan nasibnya terkait lahan mereka yang terendam banjir sejak lama yang diduga akibat efek dari tanggul PT. BPP (Bakrie Pasaman Plantation) Unit II Air Balam Pasaman Barat.

  

Hal tersebut disampaikan Ki Jal Atri Tanjung menjawab pertanyaan media ini, Senin (6/5/2024) menyikapi belum adanya titik temu dengan PT. BPP untuk penyelesaian tuntutan masyarakat Air Bangis. 

  

Disampaikan Ki Jal, kalau mengacu ke surat tuntutan dari warga pekebun Air Bangis yang disampaikan pada PT. BPP  22 April 2024 lalu, mereka meminta ganti rugi atas tanaman yang rusak atau mati akibat tergenang banjir dan meminta tanggul oleh PT. BPP supaya dibuka dan aliran sungai dikembalikan seperti sediakala.

  

Akan tetapi lanjut Ki Jal, jawaban PT. BPP sebagaimana surat balasan pihak perusahaan akhir April lalu ,  justru  sangat bertentangan dengan  kondisi lapangan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.

  

Sebab menurutnya, seolah olah PT. BPP menyalahkan alam selanjutnya menyalah takdir. Karena menurut PT. BPP hal itu karena dampak cuaca dan curah hujan yang tinggi. Walau mereka menawarkan bantuan bibit sawit, namun bagi warga hal itu tidak masuk akal sebagai solusi, karena kondisi lahan yang selalu tergenang air, bagaimana mau nanam sawit.

  

Dalam pandagan Ki Jal, PT. BPP sebaiknya jangan menghindar dari tanggungjawab dan buktikan secara jujur bahwa tanggul yang dibuat PT. BPP itu, bukan penyebab atau pemicunya banjir.

  

Menurut Ki jal, membantu bibit dengan program CSR, itu artinya bahwa PT. BPP tidak merasa ada persoalan dalam masalah ini. Padahal terangnya, program CSR sudah kewajiban sebuah perusahaan dan kurang baik kalau dikaitkan dengan persoalan ini.

  

“Masalah tanggul yang diduga penyebab banjir jangan dikaitkan dengan CSR, karena CSR tanpa tanggul pemicu banjir sudah harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk kepentingan  yang telah diatur kegunaannya, “tegas Ki Jal.

  

Dalam surat balasan PT BPP lanjutnya, Isi surat itu sepertinya kejadian ini tidak ada hubungannya dengan apa yang dimasalahkan masyarakat korban. Bahwa versi pihak perusahaan, bangunan tembok yang dibangun PT. BPP bukanlah penyebab terjadinya Banjir, melainkan karena hujan atau pengaruh cuaca, “ jelasnya, menerangkan isi surat PT.BPP.

 

“Nampaknya antara pihak masyarakat korban dengan PT. BPP tidak sependapat mengenai penyebab banjir, maka pihak ketiga harus ada yang turun tangan melihat kondisi yang objektif mengenai penyebab banjir yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada lagi yang mau menang sendiri dan saling menyalahkan, “sebutnya.

 

Oleh karena itu menurut Ki Jal, Pemerintah Daerah Pasaman Barat harus cepat respon dan segera memfasilitasi penyelesaian masalah ini.

 

“Sepertinya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus segera berperan dalam mencarikan solusi atau win win solutions terhadap masalah ini. Seharusnya Bupati atau Kepala Dinas Terkait mengundang para pihak yang bermasalah (PT. BPP dan masyarakat korban yang ditimpa kerugian atau musibah) untuk mencarikan solusi atau win win solutions, “ pinta Ki Jal Atri Tanjung.

 

Lanjutnya lagi, “ Jangan pembiaran terhadap masalah publik yang akhirnya saling menyalahkan dan menjadi konflik yang berkepanjangan. Hal ini tidak bijak kalau dibiarkan masalah menyelesaikan masalah sendiri, disinilah penting Kepala Daerah sekaligus menjadi Pemimpin bagi rakyat atau masyarakatnya, “ujarnya.

 

Selain mendesak Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk menyikapi permasalah tersebut, Ki Jal juga meminta Peran PSDA  Provinsi Sumbatera Barat karena sangat urgent dalam masalah ini untuk mengetahui bagaimana akar masalahnya atau apa masalah utamanya.

 

“Kalau masalah utamanya sudah diketahui maka akan mudah menyelesaikan masalahnya. Semoga PSDA segera berperan dalam menyelesaikan masalah ini, jangan biarkan masalah ini berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Sehingga menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat korban banjir ini. Apapun penyebabnya, masyarakat harus diselamatkan kepentingan hidup dan kehidupannya, “ ucapnya menegaskan.

 

Ia juga menyoroti masalah AMDAL. Sebab, setiap pembangunan atau proyek pasti ada amdalnya yang  dikaji melalui naskah akademis  mengenai dampak lingkungan. “ AMDAL apakah sdh dilaksanakan atau belum perlu diteliti dan dibaca benar atau tidak, “ tanyanya sekaligus menyarankan. *** IRZ

Berbagi >