Sekda Agam Tegaskan Pentingnya Legalitas dan Sinkronisasi Progul dalam Rakor Walinagari Agam, zamanterkini.com ---- Sekretaris Daerah Ka...
 |
| Sekda Agam Tegaskan Pentingnya Legalitas dan Sinkronisasi Progul dalam Rakor Walinagari |
Agam, zamanterkini.com ---- Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Drs. H. Edi Busti, MSI, menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari dalam mewujudkan program unggulan (progul) yang memiliki legalitas jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Walinagari se-Kabupaten Agam yang digelar di Balairung Rumah Dinas Bupati, Rabu (4/6).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh walinagari yang hadir dalam Rakor sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyamakan persepsi ke depan, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan.
“Setiap kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke nagari, harus sinkron dan berkolaborasi. Ini penting agar program-program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang sama,” ujar Edi Busti.
Ia menekankan bahwa beberapa program unggulan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, penting untuk menyamakan visi dan misi tersebut hingga ke tingkat nagari agar pelaksanaan pembangunan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Rakor ini kembali menjadi momentum strategis bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan arah pembangunan. Melalui forum seperti ini, diharapkan tercipta kesepahaman yang mampu mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat.
Namun demikian, Sekda tidak menutup mata terhadap tantangan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam keadaan stabil, sehingga seluruh program perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mendapat dukungan penuh dari semua pihak.
Dalam konteks itu, Sekda juga menyinggung legalitas beberapa program unggulan daerah seperti Agam Religius Bangkik dari Surau, Agam Sejahtera melalui program Sawah Pokok Murah—yang menjamin tidak adanya harga pupuk di atas HET. Semua program tersebut, menurutnya, telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan nagari.
“Dengan sinergi yang kuat dan legalitas program yang jelas, kita yakin pembangunan di Kabupaten Agam akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Edi Busti. *** dk/irz
COMMENTS